Petani sawit mengeluh harga tandan buah fresh (TBS) yang jeblok. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melaunching, harga TBS karena dampak domino larangan export CPO dan turunannya pada 28 April-22 Mei 2022 turun ke bawah Rp1.000 per kg.
Per 26 Juni 2022, harga TBS di 10 propinsi daerah anggota SPKS sekitar Rp500-1.070 per kg.
Ketua Sektor organisasi dan Anggota SPKS, Sabarudin menjelaskan, harga TBS petani sawit swadaya semua Indonesia dalam seminggu paling akhir turun Rp100-200 per kg tiap hari.
“Sekarang ini perhitungan kami di SPKS petani alami rugi sekitaran Rp1.500.000 – 2.000.000 per ha /bulan. Sementara untuk rugi petani sawit swadaya semua Indonesia dari bulan April-Juni ini telah ada sekitaran Rp50 triliun,” kata Sabarudin dalam info jurnalis di website SPKS, diambil Selasa (28/6/2022).
“Semestinya pada harga CPO sekarang ini harga TBS petani sawit swadaya pada tingkat petani sawit telah di atas rerata Rp2.500 per kg,” lanjut ia.
Ia menambah, beberapa petani sawit swadaya kesusahan jual TSB karena perusahaan batasi pembelian, bahkan juga tutup. Dengan argumen bak penuh karena kesusahan export.
“Peraturan untuk menormalkan harga minyak goreng sudah bikin rugi petani sawit swadaya semua Indonesia. Kami meminta pemerintahan saat ini percepat export CPO, dipermudahkan supaya harga TBS dapat cepat normal. perlu dioptimalkan pemantauan di beberapa pabrik kelapa sawit yang berargumen tangkinya penuh agar petani tidak jadi korban,” kata Sabarudin.
Stock Menimbun Sampai Rekor
Data Kombinasi Pebisnis Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperlihatkan export minnyak sawit nasional pada April 2022 menurun menjadi 2,089 juta dibanding April 2021 yang capai 2,636 juta ton. Walau sedikit baik dibanding Maret 2022 yang terdaftar 2,018 juta ton.
Dengan stock awalnya April 2022 sejumlah 5,683 juta ton, ditambahkan produksi (CPO dan CPKO) bulan April 2022 capai 4,255 juta ton, lalu ditambahkan import 5 ton, karena itu stock bulan akhir April 2022 ialah 6,103 juta ton. Di mana keseluruhan konsumsi lokal cuma 1,752 juta ton.
Angka stock akhir April itu naik dibanding Maret 2022 yang 5,683 juta ton dan 3,269 juta ton di April 2021. Angka stock ini ialah paling tinggi, minimal semenjak 6 tahun akhir.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Taktikc Institute (PASPI) Tungkot Sipayung minta pemerintahan harus selekasnya hapus peraturan DMO dan DPO yang dipandang sebagai biang kerok masalah minyak sawit sampai sekarang ini.
“Hitungannya, tiap bulan produksi minyak sawit itu sekitaran empat juta ton, export tiga juta ton. Lantas stock akhir akan sekitaran 2-3 juta ton. Itu keadaan alamiahnya. Tetapi, karena ada DMO dan DPO, ditambah dengan rasio 1:5, di mana DMO 300 beberapa ribu ton, memiliki arti yang dapat di-export ialah 1,5 juta-an ton. Maknanya, ada penumpukan penimbunan di bak CPO. Kepenuhan, PKS juga kurangi pembelian TBS, pada akhirnya petani tidak sedang ingin panen,” terang Tungkot.
Tungkot akui, terima keluh kesah petani sawit di Riau, Aceh, sampai Kalimantan. Yang putuskan akan stop memetik TBS karena jebloknya harga. , karena telah ditampik oleh PKS yang bak CPO-nya kepenuhan.
“Itu riil terjadi dan logis. Betul-betul terjadi. Karena itu ini keadaannya genting. Jika perusahaan yang sangat besar pasti masih tenang, ia selamatkan PKS-nya sendiri. Selamatkan TBS-nya sendiri. Tidak terima kembali TBS faksi ke-3 . Maka, korban peraturan pemerintahan ini, DMO dan DPO ini ialah petani,” kata Tungkot.
Awalnya, Ketua Umum DPP Federasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat ME Manurung mengutarakan, ada beberapa ratus pabrik kelapa sawit yang sekarang ini membuka tutup operasional.
“Hasil pertemuan APKASINDO (21/6) dijumpai dari 1.118 unit pabrik sawit diprediksi 58 pabrik tutup keseluruhan bekerja, dan 114 unit pabrik sawit membuka tutup. Apa ini karena harga CPO global kembali turun?,” ujar Gulat.
Peraturan Tidak Efisien
Beskal Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjelaskan, peraturan minyak goreng sawit berbasiskan perdagangan tidak efisien jaga suplai dan harga untuk warga, aktor usaha micro dan usaha kecil.
Karenanya, pemerintahan lakukan peralihan peraturan, dari berbasiskan perdagangan ke industri akan memberikan ruangan untuk pemerintahan untuk atur bahan baku, produksi, dan distribusi minyak goreng curahan lebih bagus. Hingga pasokannya selalu ada sama sesuai harga ketengan paling tinggi (HET).
“Sebagai perhatian kita ialah semenjak tahun 2015 s/d tahun akhir 2021, pencapaian dana pungutan export BPDPKS capai sekitaran Rp139,2 triliun. Pada bantuan biodiesel, rupanya mayoritas cuma dicicipi oleh beberapa perusahaan besar, hingga kita perlu pastikan apa dalam penerapan semua pendistribusian dana pungutan BPDPKS itu sudah pas target dan sesuai ketetapan yang berjalan dan arah diputuskan pendistribusiannya,” kata Febrie dalam info jurnalis, Senin (27/6/2022).
